nusakini.com-– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo  melangsungkan kunjungan kerja ke Kabupaten Lanny Jaya, Papua, Senin (1/8). Ia akan sampaikan soal pentingnya Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kepada jajaran pemerintah di sana. 

Tjahjo mengatakan, dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum meliputi Ideologi Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Serta menjamin kerukunan suku, agama, ras dan antargolongan dibentuk Forkopimda. 

Bahkan untuk menjaga keamanan serta stabilitas di tingkat lokal, regional dan nasional guna menangani konflik sosial serta memfasilitasi kehidupan demokratis forum tersebut bukan hanya ada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, namun hingga ke kecamatan. "Agar berbagai permasalahan dapat ditangani secara segera," kata Tjahjo.

• Ini Aturan Menpan-RB Soal Larangan Cuti ASN saat Natal dan Tahun Baru
• Mendagri: Calon Tunggal di Pilbup Pati Masih Unggul
• Mendagri : Pilkada 2017 Minim Politik Uang
• Pantau Pilkada, Mendagri Langsungkan Video Conference
• Tiga Daerah Jadi Perhatian, Pada Prinsipnya Aman

Menurut dia, Forkopimda juga memiliki peran strategis dalam mendukung tugas kepala daerah dalam hal memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, sebagai sarana konsultatif dalam mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak, dan menjadi alat dalam menjalankan kewajibannya. 

Selain itu, peran Forkopimda juga bisa membantu kepala daerah dalam melakuka pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, kerukunan suku, umat beragama, ras dan golongan, bahkan sampai pada penanganan konflik sosial. 

Tjahjo menyebutkan, Forkopimda sendiri terdiri dari unsur, pemerintah daerah yakni gubernur atau bupati/walikota sebagai ketuanya. Kemudian anggotanya dari pimpinan DPRD, kepolisian (kapolda atau kapolres), TNI (pangdam atau dandim) dan Kejaksaan (kajati atau kajari). 

"Sedangkan di tingkat kecamatan, ketuanya adalah camat, melibatkan pimpinan TNI dan Polri di tingkat kecamatan," ujar dia. 

Dia juga menegaskan kalau Forkopimda ini juga dapat melibatkan unsur pimpinan BIN di daerah serta mengundang pimpinan instansi vertikal terkait serta unsur masyarakat. Misal seperti tokoh masyarakat, tokoh agama dan juga tokoh adat. (p/ab)